REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengapresiasi sepenuhnya kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat yang menarik seluruh tenaga guru PNS dari sekolah-sekolah swasta kembali ke sekolah-sekolah negeri. Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim mengatakan pihaknya sudah sejak lama meminta pemerintah untuk menarik seluruh guru berstatus PNS di sekolah-sekolah swasta.
Ramli berpendapat, saat ini kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri begitu besarnya. Semestinya, sekolah-sekolah negeri menjadi tanggung jawab utama pemerintah dan harus dilengkapi sarana dan prasarana termasuk juga tenaga pendidiknya.
"Penempatan guru PNS di sekolah-sekolah swasta seyogyanya dilakukan setelah seluruh sekolah negeri terpenuhi kebutuhan gurunya," kat Ramli, Senin (6/1).
Ia menegaskan, tanggung jawab utama pemerintah terhadap dunia pendidikan ada di sekolah negeri. Sementara itu, sekolah-sekolah swasta adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Bantuan pemerintah terhadap sekolah swasta memang seharusnya dilakukan setelah kewajiban terhadap sekolah-sekolah negeri sudah dituntaskan," kata Ramli menegaskan.
Ke depannya, IGI berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya mengikuti jejak Provinsi Sulawesi Barat memprioritaskan guru-guru pegawai negeri sipil di sekolah-sekolah negeri. Setelah itu, pemerintah daerah boleh menempatkan guru-gurunya di sekolah-sekolah swasta.
Ia berharap, di masa depan ketika Indonesia sudah mampu, negara memberikan perhatian besar dan sama kepada sekolah negeri dan juga kepada sekolah swasta sama baiknya. "Ibarat penumpang dewasa di pesawat, penumpang dewasa harus mampu menolong diri sendiri sebelum menolong orang lain dan itulah sesungguhnya yang seharusnya dilakukan pemerintah mendahulukan sekolah-sekolah negeri dibanding sekolah-sekolah swasta," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
